Terkini

Pemkot Tunggu Aturan Teknis Pengembalian Soal Premi BPJS yang Batal Naik

FAJAR.CO.ID,SOLO– Pembatalan kenaikan iuran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Mahkamah Agung akan diikuti pengembalian premi yang telah dibayarkan pemkot untuk peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun pelaksanaan pengembalian masih menunggu teknis dari BPJS.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menjelaskan, putusan MA harus dilaksanakan semua pihak, termasuk BPJS. Alhasil, nilai kenaikan premi yang sudah dibayarkan peserta juga harus dikembalikan. Termasuk premi PBI.

“Harus kembali ke iuran lama. Artinya tidak ada perbedaan dengan peserta pribadi. Di Solo ada sekitar 137 ribu PBI dari APBD,” jelas Rudy, Kamis (12/3).

Pemkot, lanjut Rudy, membutuhkan anggaran Rp 69 miliar untuk membayar premi tersebut dalam satu tahun. Jika premi kembali ke tarif awal, yakni Rp 25.500 per orang, maka sisa anggaran dapat digunakan untuk pembangunan yang lain. Menurut Rudy, dari Januari sampai Maret ini Pemkot telah membayar premi tarif baru sesuai Nomor 75 Tahun 2019.

“Sebagai gantinya karena tarif kembali ke awal, kami berharap pemerintah pusat mengalokasikan dana cukup kepada BPJS,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surakarta Siti Wahyuningsih menerangkan, sampai saat ini pemkot masih tunduk dengan Perpres 175/2019 tentang kenaikan premi. Terkait putusan MA, pemkot masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.

“Premi total Rp 50 miliar buat tarif baru. Sebelum ada putusan MA, tarif kan baru. Setelah ada putusan MA, jangan tanya dulu, kita nunggu petunjuk teknisnya. Bulan ini enggak masalah. Sebelum ada teknis kita tetap sesuai aturan,” katanya.

Hingga saat ini kepesertaan Jaminan Kesehatan Jasional (JKN) KIS di Kota Solo sejumlah 542.836 jiwa atau sebesar 94,81 persen. Dari Jumlah tersebut, peserta PBI KIS dari APBD Surakarta sejumlah 136.645 jiwa. (irw/ria)

(rs/irw/per/JPR)