Terkini

Nekat Mudik? Baca Dulu Daftar Hukumannya

Larangan mudik pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah berlaku mulai Jumat (24/4) mendatang. Larangan ini diterapkan di Jabodetabek, wilayah-wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan wilayah lainnya yang termasuk zona merah.

Melalui kebijakan ini, pemerintah melarang lalu lintas keluar-masuk orang dari dan ke wilayah Jabodetabek. Namun, pemerintah masih memperbolehkan lalu lintas orang di dalam Jabodetabek.

Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga tengah menyiapkan aturan setingkat Peraturan Menteri yang akan memuat sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik. Nantinya, sanksi akan diberlakukan mulai 7 Mei 2020.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, sanksinya akan berpatokan pada UU no 6 tahun 2018 soal Kekarantinaan Kesehatan.

“Sanksinya itu ada di UU Karantina no 6 tahun 2018 ada itu. Saya nggak hapal persis, tapi mungkin akan kita ambil dari situ,” jelas Budi kepada Awak media, Selasa (21/4/2020).

Adapun sanksi terberat dapat berupa dendan serta kurungan penjara. Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2018, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” bunyi pasal 93 dikutip Awak media.

Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Selain itu, dihubungi secara terpisah, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, sanksi awal yang akan diberikan bagi pelanggar yakni menginstruksikan masyarakat untuk kembali ke kediaman atau pun daerah semula.

“Penerapan sanksi masih dalam pembahasan, salah satu opsinya adalah meminta masyarakat yang akan keluar atau masuk daerah PSBB atau zona merah untuk kembali ke rumah/daerah semula,” kata Adita kepada Awak Media.

Namun, sanksi utama yang akan diberlakukan pemerintah yakni menginstruksikan masyarakat yang nekat mudik untuk kembali ke kediaman atau pun daerah semula.

“Penerapan sanksi masih dalam pembahasan, salah satu opsinya adalah meminta masyarakat yang akan keluar atau masuk daerah PSBB atau zona merah untuk kembali ke rumah/daerah semula,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kepada Awak Media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*