Terkini

Dilarang Mudik di Tengah Pandemik Untuk Zona Merah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan kegiatan mudik di Bulan Ramadhan 1441 Hijriah dilarang agar penularan virus Corona (COVID-19) tak meluas. Namun ternyata, larangan itu hanya berlaku untuk warga yang hendak mudik dari dan ke daerah yang sudah berstatus zona merah serta daerah yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kini informasi mengenai zona merah menjadi penentu apakah warga bisa atau tidak mudik. Namun sayangnya, belum ada data kolektif yang diberikan pemerintah pusat tentang mana-mana saja daerah yang sudah berstatus zona merah. Pun demikian dengan data PSBB, namun pemberitaan terkait PSBB lebih jelas sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mencari informasinya.

“Yang menentukan zona merah adalah dinas kesehatan kabupaten/kota yang dikompilasi dinas kesehatan provinsi,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto atau yang akrab disapa Yuri.

Hal itu disampaikan dia saat dimintai keterangan terkait data kolektif zona merah oleh Awak media, Jumat (24/4/2020). Dia menjelaskan penentuan suatu kawasan berstatus zona merah atau tidak, didasari kajian epidemiologi (ilmu tentang penyebaran penyakit menular) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dikompilasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing.

Status zona merah ditentukan dari kadar penularan virus Corona di daerah tersebut. Apabila penularan COVID-19 didominasi oleh penularan lokal, kawasan tersebut berpotensi menjadi zona merah.

“Pertambahan kasus progresif, sebaran makin luas, penularan lokal mendominasi,” jelas Yuri.

Dia sendiri belum bisa memastikan apakah akan ada data kolektif zona merah yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di pusat. Meski beberapa waktu lalu Presiden Jokowi telah mendorong transparansi data terkait virus Corona.

Yang jelas, kini telah berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Isinya aturan terkait larangan mudik dari dan ke wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan zona merah.

Larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat, misalnya, berlaku untuk sarana transportasi dari dan ke daerah PSBB, zona merah, dan aglomerasi. Ini diatur di Pasal 2 Permenhub soal larangan mudik 2020. Tak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud zona merah dalam Permenhub yang diteken Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Pandjaitan pada 23 April tersebut.

Untuk transportasi penerbangan domestik diatur dalam Pasal 19. Di situ disebutkan penerbangan yang dilarang adalah penerbangan dari dan ke daerah PSBB dan zona merah.

Berikut ini pasal yang mengatur mengenai transportasi udara dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19:

Pasal 19

Larangan sementara penggunaan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d merupakan larangan kepada setiap warga negara melakukan perjalanan di dalam negeri melalui bandar udara dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar dan/atau zona merah penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) baik dengan menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi.

Pasal 20

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikecualikan terhadap sarana transportasi udara yang digunakan untuk:
a. pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia
dan tamu kenegaraan;
b. operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan
konsulat asing serta perwakilan organisasi
internasional di Indonesia;
c. operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
d. operasional penegakan hukum, ketertiban, dan
pelayanan darurat;
e. operasional angkutan kargo; dan
f. operasional lainnya berdasarkan izin Direktur
Jenderal Perhubungan Udara.

(2) Penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Awak Media menghimpun data daerah yang berstatus zona merah dari berbagai pemberitaan. Pemberitaan ini bersumber dari keterangan para pejabat yang berwenang dari berbagai daerah, namun ini bukan daftar resmi rilis pemerintah pusat.

Berikut adalah kumpulan zona merah COVID-19, sebagaimana catatan pemberitaan yang dihimpun Awak Media pada Jumat (24/4) pukul 15.08 WIB:

DKI Jakarta

Sumatera Utara

1. Kota Medan
2. Kota Pematangsiantar
3. Kabupaten Simalungun
4. Kabupaten Deli Serdang
5. Kota Tanjungbalai

Sumatera Selatan

1. Palembang
2. Kota Prabumulih

Jawa Timur

1. Kota Surabaya
2. Sidoarjo
3. Lamongan
4. Kabupaten Malang
5. Magetan
6. Kota Malang
7. Kabupaten Situbondo
8. Kab Kediri
9. Nganjuk
10. Tulungagung
11. Gresik
12. Lumajang
13. Ponorogo
14. Jombang
15. Jember
16. Pamekasan
17. Kabupaten Tuban
18. Kota Batu
19. Kota Blitar
20. Kab Blitar
21. Kota Kediri
22. Banyuwangi
23. Madiun
24. Bondowoso
25. Trenggalek
26. Bangkalan
27. Pacitan
28. Bojonegoro
29. Kota Pasuruan
30. Kab Pasuruan
31. Kota Probolinggo
32. Kab Probolinggo

Kepulauan Riau

1. Batam

Jawa Barat

1. Kota Bogor
2. Kabupaten Bogor
3. Kab Garut
4. Kota Depok
5. Kota Bekasi
6. Kab Bekasi
7. Kabupaten Cirebon
8. Kota Cirebon
9. Kota Bandung
10. Kabupaten Bandung.

Jawa Tengah

1. Kota Semarang
2. Kota Surakarta
3. Kabupaten Wonosobo
4. Kabupaten Blora
5. Kabupaten Pati

Sulawesi Selatan

Papua Barat

1. Sorong
2. Manokwari
3. Teluk Bintuni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*